Investasi Asing dan Pembangunan Nasional

Triwulan pertama 2017 ditandai dengan beberapa peristiwa yang berdampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia. Diantaranya adalah kunjungan bersejarah dua kepala negara yang disertai dengan komitmen penanaman modal di Indonesia. Peristiwa penting lainnya adalah berakhirnya program pengampunan pajak yang berhasil membawa masuk dana repatriasi dalam jumlah yang tidak sedikit.

Investasi asing merupakan instrumen yang penting untuk menggerakkan pembangunan. Tentunya, investasi asing dapat dilakukan di Indonesia setelah mendapat persetujuan dari pemerintah dan digunakan untuk memodali berbagai proyek pembangunan di sektor transportasi, pariwisata, pertambangan dan sektor-sektor lainnya. Investor diuntungkan dari imbal investasinya yang semakin besar selain adanya motif ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.

Selain tanggapan positif terhadap berbagai paket kebijakan bidang ekonomi yang diharapkan dapat menyedot lebih banyak investasi dari luar negeri, di sisi lain timbul kekuatiran apabila arus investasi asing akan menimbulkan gejolak dan menghambat perkembangan industri kecil dan menengah dalam negeri.

Memang harus diakui bahwa penanaman modal asing masih sangat mendominasi investasi Indonesia sepanjang tahun 2016. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia menjadi negara tujuan investasi yang banyak menarik minat investasi asing, yaitu:

1. Perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia ditengah kelesuan ekonomi global. Ekonomi Indonesia bisa tumbuh sebesar 5,02 persen di 2016. Angka ini meningkat dari realisasi pertumbuhan ekonomi di 2015 sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu hanya dikalahkan oleh China yang ekonominya tumbuh sebesar 6,8 persen dan India dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen.

2. Stabilitas politik di Indonesia yang semakin aman dan membaik. Memang 2016 sempat diwarnai beberapa insiden yang menyebabkan situasi politik sempat agak memanas diantaranya akibat terjadinya beberapa aksi terorisme. Namun, berkat cepatnya antisipasi dari Pemerintah dengan penangkapan beberapa anggota jaringan teror yang terlibat sehingga menyebabkan para investor tidak sampai melarikan uangnya ke luar negeri dan jera berinvestasi di Indonesia. Indonesia tidak lagi menjadi negara tujuan investasi yang dihindari karena diisukan tidak aman, bahkan beberapa kepala negara terkemuka sudah mengunjugi Indonesia dan menyampaikan komitmen investasi negaranya.

3. Iklim investasi yang semakin baik. Selain akibat stabilitas politik dan keamanan yang semakin kondusif, juga akibat beberapa kebijakan dan tindakan pemerintah yang diambil untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Pemerintahan dibawah Presiden Jokowi telah melakukan reformasi beberapa kebijakan dan layanan investasi sehingga berdampak terhadap perbaikan iklim investasi secara signifikan. Nicholas  Stern dalam artikelnya yang diberi tajuk “A Strategy for Development” menulis bahwa iklim investasi yang sehat akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas investasi yang telah ada dan menarik investasi baru, produktivitas dan upah para karyawan juga akan meningkat, para wirausaha baru juga akan semakin banyak bermunculan karena munculnya insentif untuk tumbuh dan berkembang.

4. Pelayanan terpadu satu pintu yang semakin mudah dan cepat. Tujuan awal diadakannya sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah dan mempercepat layanan pemerintah melalui penyederhanaan layanan terutama yang terkait perijinan investasi. Dalam prakteknya, sistem ini justru mempersulit dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi karena banyak meja birokrasi dan pungutan-pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Beruntung bahwa pemerintah telah membentuk tim Saber Pungli yang telah beberapa kali berhasil menangkap tangan oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang melakukan pungli terutama yang terkait dengan perijinan investasi.

5. Sumber daya alam Indonesia yang kaya termasuk sumber daya kemaritiman yang masih berlimpah namun belum tergali dengan baik. Indonesia memiliki ribuan pulau yang sebagian besar masih belum digarap secara baik terutama di sektor kelautan, perikanan, pertambangan termasuk keindahan alamnya yang merupakan potensi di sektor pariwisata.

6. Pasar domestik yang sangat menarik dan potensial dengan jumlah penduduk yang sangat besar juga menjadi daya tarik berinvestasi. Meningkatnya pendapatan per kapita orang Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikasi bahwa tingkat kesejahteraan penduduk semakin bertambah. BPS melaporkan bahwa pendapatan per kapita orang Indonesia pada 2016 sebesar Rp47,96 juta. Dibandingkan PDB per kapita 2015 sebesar Rp45,14 juta dan pada 2014 sebesar Rp41,92 juta, PDB per kapita Indonesia terus mengalami kenaikan. Total populasi Indonesia pada 2016 diperkirakan berjumlah 250 juta orang dan hampir setengahnya bermukim di wilayah perkotaan. Hal ini tentu saja menjadi target pasar yang sangat besar.     

Namun, apabila beberapa faktor diatas tidak dikelola secara baik maka tidak akan mampu meningkatkan investasi terutama yang berasal dari para pemodal asing. Investasi apapun bentuknya termasuk investasi yang berasal dari luar negeri digunakan oleh pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian yang akan berdampak kepada peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk. Setidaknya ada 5 alasan mengapa investasi asing sangat dibutuhkan oleh pemerintah kita, yaitu:

1. Memperluas lapangan kerja

Setiap tahun jumlah pencari kerja meningkat sebanyak 2 juta orang yang sebagian besar merupakan sarjana yang baru lulus dari ratusan perguruan tinggi maupun sekolah menengah kejuruan di Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah yang bertanggungjawab untuk menstimulasi penciptaan lapangan kerja baru untuk menyerap lebih banyak pencari kerja. Daya tarik jumlah penduduk yang sangat besar selain merupakan salah satu magnet untuk menarik lebih banyak investasi, juga bisa menjadi boomerang karena apabila tidak dikelola secara baik  menyebabkan meningkatnya angka pengangguran.

Penggangguran merupakan salah satu masalah pembangunan sehingga pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Ada beberapa dampak penggangguran terhadap perekonomian suatu negara yaitu menurunkan pendapatan masyarakat, menurunkan tingkat investasi modal,  menurunkan penerimaan pemerintah, menurunkan keterampilan masyarakat, dan dampak-dampak sosial lainnya seperti meningkatnya angka kriminalitas dan potensi konflik akibat meningkatnya kesenjangan sosial.     

Berdasarkan data BPS di 2016 angka penggangguran di Indonesia mencapai 7 juta orang atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,6 juta orang.

2. Alih teknologi

Tentang investasi berupa alih teknologi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dimana dalam Pasal 2 berbunyi bahwa modal asing dapat juga berupa alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing  dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. Contoh alih teknologi ini diantaranya berupa pembangunan beberapa infrastruktur migas dan konstruksi yang didanai oleh Jepang melalui Japan Bank fot International Cooperation (JBIC) di Indonesia. Apabila segala fasilitas telah siap termasuk operator lokal sudah mampu mengoperasikan sendiri, infrastruktur migas dan konstruksi tersebut akan diserahkan ke pemerintah untuk dikelola oleh tenaga-tenaga lokal.

3. Pemberdayaan daerah tertinggal

Investasi sangat penting untuk memajukan seluruh wilayah di Indonesia termasuk daerah yang relatif masih tertinggal. Investasi dibutuhkan oleh daerah-daerah tertinggal ini untuk maju dan merata secara ekonomi dibandingkan dengan daerah-daerah atau bahkan wilayah yang secara langsung berbatasan dengan Indonesia. Diakui bahwa dibandingkan dengan  negara tetangga, penduduk di daerah perbatasan yang masuk ke dalam wilayah Indonesia secara ekonomi masih cukup tertinggal. Selain melalui pembenahan sarana dan prasarana baik jalan, listrik dan telekomunikasi, pemerintah juga sedang gencar-gencarnya membuka akses keuangan dan perbankan kepada masyarakat terpencil di wilayah perbatasan tersebut. Menurut data Bappenas masih terdapat 199 daerah di Indonesia yang masuk kategori tertinggal yang sebagian besar berada di kawasan Timur Indonesia. Pemerintah telah  membangun infrastruktur, aksesibilitas, dan kemampuan keuangan daerah sebagai ikhtiar untuk mengembangkan perekonomian di daerah-daerah tersebut. .

4. Konsumsi rumah tangga Indonesia yang masih rendah

Pendapatan nasional diantaranya berupa belanja (konsumsi) barang-barang domestik yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Pengeluaran konsumsi ini ada yang bersifat wajib untuk mempertahankan taraf hidup seperti belanja kebutuhan makan, ada yang sifatnya konsumtif semata misalnya belanja gawai dan barang elektronik lainnya. Asumsinya, semakin besar konsumsi rumah tangga maka sektor usaha akan semakin bergairah dan hal ini akan semakin mendorong perekonomian Indonesia. Namun, karena tingkat pendapatan per kapita penduduk yang masih rendah menyebabkan konsumsi rumah tangga tidak besar bahkan ada kecenderungan sebagian besar konsumsi dibiayai dengan hutang. Karena pendapatan negara dari konsumsi rumah tangga masih sangat kecil maka alternatif investasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan adalah dengan mengajak para pemodal asing untuk berinvestasi di Indonesia.  

5. Simpanan masyarakat di perbankan nasional dan pasar keuangan masih kecil

Dalam ilmu ekonomi, simpanan masyarakat merupakan sisa pendapatan masyarakat setelah dikurangi konsumsinya. Simpanan masyarakat ini bisa berupa tabungan maupun deposito di bank maupun berupa reksadana maupun saham di pasar keuangan. Simpanan masyarakat tersebut dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dalam bentuk kredit investasi yang disalurkan oleh perbankan. Namun, selain karena faktor penghasilan rata-rata masyarakat yang masih kecil, masih kecilnya simpanan masyarakat baik di perbankan nasional maupun di pasar keuangan terutama disebabkan oleh rendahnya literasi (kemelekan) finansial masyarakat.

Disinilah peran perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam mendukung sektor usaha (riil) baik untuk menggairahkan iklim usaha, iklim investasi dan pada gilirannya berperan dalam penciptaan lapangan kerja. Ini dilakukan oleh perbankan nasional melalui penghimpunan dana dari masyarakat maupun perusahaan yang kemudian menyalurkan dana-dana yang berhasil dihimpun tersebut ke usaha-usaha produktif di berbagai sektor terutama yang banyak menyerap tenaga kerja seperti usaha pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan industri pengolahan.

Pembiayaan proyek-proyek pembangunan membutuhkan modal yang sangat besar namun tidak seluruhnya dapat didanai dari pendapatan dalam negeri. Masyarakat seharusnya mendukung regulasi-regulasi pemerintah bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung peran investasi asing agar terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu:

1.  Masyarakat harus menjaga dan mengamankan stabilitas sosial dan politik yang aman dan stabil apalagi saat menjelang even-even penting seperti pilkada. Jangan sampai masyarakat terprovokasi berita-berita hoax atau isu-isu yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan dan memicu konflik yang dapat mengganggu iklim investasi yang sudah semakin kondusif.

2.  Masyarakat harus mengantisipasi semakin gencarnya investasi asing dan alih teknologi dengan menjadi lebih cerdas. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di negara kita sendiri sementara hasil sumber daya alam kita yang sangat berlimpah dinikmati oleh pihak asing. Tudingan bahwa kekayaan alam kita ‘dirampok’ oleh pihak luar mungkin terjadi karena kita sendiri yang belum siap untuk alih teknologi dan belum memiliki daya saing.

3. Program-program perbankan dan lembaga keuangan nasional untuk meningkatkan literasi, inklusi, dan pemerataan akses keuangan harus didukung oleh masyarakat. Masyarakat agar menyadari bahwa simpanan atau investasi mereka di bank maupun pasar modal tidak hanya bermanfaat bagi masa depan mereka maupun keluarganya, namun juga bagi sektor riil dan pemerintah untuk menggerakkan sektor perekonomian.   

4. Kontribusi UMKM agar lebih ditingkatkan karena bisa menyerap tenaga kerja dan membantu meningkatkan pendapatan  per kapita masyarakat. Masyarakat agar lebih banyak yang ikut terjun menjadi wirausaha apalagi penduduk yang berada di usia-usia produktif. Saat ini Indonesia bisa dikatakan sedang memasuki periode struktur penduduk emas (a period of golden population structure) karena persentase penduduk yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun adalah sebesar 66,5 persen dari total populasi Indonesia di 2016 sebesar 255 juta orang. Apabila minimal 4 persennya saja berwirausaha maka perannya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja akan semakin besar. Saat ini saja UMKM telah memberikan kontribusi pada PDB sebesar 58,92% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,30% padahal sesuai data jumlah UMKM di Indonesia masih sekitar 1,6 persen dari jumlah penduduk.

Berapapun banyaknya regulasi pemerintah untuk menarik minat investasi namun harus didukung oleh masyarakat sebagai pihak yang merasakan manfaat investasi bagi pembangunan. Masyarakat agar lebih menyadari bahwa tanpa investasi asing pemerintah akan sulit untuk membiayai beberapa proyek pembangunan yang berskala mega. Apabila investasi dimanfaatkan dengan baik, bijak, dan tidak terjadi penyimpangan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab, hasilnya akan dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia. 

(Diikutkan dalam Lomba Menulis Artikel BKPM 2017)